Kamis, 08 Februari 2018

PMK Nomor 11/PMK.02/2018

  hendi 1985       Kamis, 08 Februari 2018
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2018, mengatur mekanisme dan tata cara Revisi Anggaran yang meliputi:
1. Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran Berubah;
2. Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran Tetap; dan
3. Revisi administrasi.


Adapun kewenangan dalam proses Revisi Anggaran, yang diatur oleh PMK ini adalah:
1. Kewenangan Dirjen Anggaran
Revisi Anggaran yang dilaksanakan pada Dirjen Anggaran merupakan usul Revisi Anggaran bagian anggaran Kementerian/Lembaga dan BA BUN yang memerlukan penelaahan meliputi Revisi Anggaran dalam Pagu Anggaran berubah, Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran Tetap, dan Revisi Administrasi, kecuali revisi administrasi untuk pengesahan yang tidak memerlukan penelaahan.

2. Kewenangan Dirjen Perbendaharaan
Revisi Anggaran yang dilaksanakan pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan merupakan usul Revisi Anggaran bagian anggaran Kementerian/Lembaga dan BA BUN untuk pengesahan tanpa memerlukan penelaahan.

3. Kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran
KPA dapat melakukan Revisi Anggaran berupa pergeseran anggaran antar komponen pada 1 (satu) keluaran (output) yang sama sepanjang tidak mengubah jenis an satuan keluaran (output), tidak mengubah volume keluaran (output), dan tidak mengubah jenis belanja.

Untuk lebih lengkapnya bisa download PMK Nomor 11/PMK.02/2018 di bawah ini:

PMK Nomor 11/PMK.02/2017
logoblog

Thanks for reading PMK Nomor 11/PMK.02/2018

Previous
« Prev Post

2 komentar:

  1. Trima kasih pak atas postingannya...mau nanya kalau awalnya 5 komponen kita revisi menjadi 3 itu termasuk kewenangan siapa ya pak?rks

    BalasHapus
    Balasan
    1. tergantung om, memerlukan penelaahan ga revisinya, kalo sekiranya harus ada penelaahan berarti revisi DJA, klo ngga berarti reisi DJPB

      Hapus