Senin, 12 Februari 2018

Juknis Transaksi Pembayaran Non Tunai

  hendi 1985       Senin, 12 Februari 2018
Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Agama Nomoe 3 Tahun 2017 tentang Transaksi Pembayaran Non Tunai pada Kementerian Agama, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama mengeluarkan Petunjuk Teknis Transaksi Pembayaran Non Tunai. Adapun ruang lingkup Petunjuk Teknis Pembayaran Non Tunai pada Kementerian Agama meliputi:
1. Proses bisnis penggunaan anggaran;
2. Proses bisnis transaksi pembayaran non tunai;
3. Laporan transaksi pembayaran non tunai.


sedangkan mekanisme pembayaran yang diatur dalam juknis ini adalah sebagai berikut:
1. Mekanisme Pembayaran APBN melalui Bendahara Umum Negara (BUN) sebagaimana diatur dalam PMK 190/PMK.05/2012 bahwa proses tersebut melalui SPP, SPM dan SP2D;

Baca: SE Transaksi Pembayaran Non Tunai pada Kemenag

2. Transaksi pembayaran dilakukan melalui BUN kepada pihak penerima;

3. Transaksi pembayaran dilakukan melalui Bendahara satuan kerja, sumber dari UP/TUP dan LS Bendahara, sebagai berikut:

  • kepada rekening penerima secara langsung
  • dalam hal Bedahara tidak dapat membayarkan kepada penerima secara langsung karena penerima tidak memiliki rekening, PPK dapat memerintahkan kepada Bendahara untu membayarkan kepada penerima melalui rekening perantara/penanggungjawab kegiatan dengan persyaratan: melampirkan pernyataan bermaterai dari penerima dan kuitansi yang ditandatangani oleh penerima
  • kebenaran atas transaksi nontunai di atas merupakan tanggungjawab pelaksana kegiatan.

Untuk lebih lengkapnya, silahkah download Juknis di bawah ini

Juknis Transaksi Pembayaran Non Tunai
logoblog

Thanks for reading Juknis Transaksi Pembayaran Non Tunai

Previous
« Prev Post

Tidak ada komentar:

Posting Komentar